PERKEMBANGAN DAN
MASALAH PENDIDIKAN DI MASARAKAT INDONESIA
Pendidikan moderen di
indonesia dimulai sejak politik etis dijalankan oleh pemerintah belanda,
walaupun tujuan yang pertama adalah untuk mencari pegawai rendahan yang murah,
mereka yang hanya lulusan SR dijadikan pegawai rendahan, ini dilakukan Pemerintah Kolonial Belanda untuk menghemat biaya pemerintah colonial dalam
membiayai pegawainya. Namun pada kenyataanya pendidkan jaman Hindia Belanda tidakalah sepereti jaman sekarang, mereka yang sekolah dipisah-pisah
antara warga pribumi, warga asia timur, dan warga kulit putih. Warga
pribumi disekolahkan di sekolah pribumi dan jenjang yang sangat rendah, mereka
yang melanjutkan ke jenjang lebih tinggi adalah para bangsawan yang kelak
membawa perubahan perjuangan kemerdekaan Bangsa Indonesia. Semntara itu
pendidikan tradisional di Indonesia sudah dimulai sejak masuknya Agama Islam ke
nusantara melalui pondok pesantren, di pondok pesantren para ulama dan wali songo
menyebarkan Agama Islam melalui pendidikan yaitu pondok pesantren, di pondok
pesantren mereka mempelajari berbagi kitab.
Pada awal abad 20
seorang ulama dari Kauman Jogjakarta mempelopori pendidikan islam modern yang
dinamakan Muhammadiyah, tujuan didirikan Muhammadiyah adalah untuk mengimbangi
pendidikan Kolonial Belanda yang mengkelas-kelaskan pendidikan. Pendidikan
yang dilakukan oleh Muhamadiyah memadukan antara pendidikan islam dan
pendidikan modern barat, hal serupa juga dilakukan oleh pelopor pendidikan di
Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantoro yang mendidrikan Taman Siswa yang lebih
kosentrasi ke pendidikan dari pada muhamadiyah yang lebih ke hal sosial keagamaan.
Langkah Muhamadiyah dan Taman Siswa didikuti oleh NU yang tetap pada pendidikan
tradisional pondok pesantren, walaupun sekarang mengalami pergeseran
melaksanakan pendidikan modern yang fomal sepeti Muhamadiyah.
Pendidkan sekarang
mengalami berbagai masalah yang dihadapi oleh dunia pendidikan dan masarakat salah
satunya adalah mahalnya biaya pendidikan, "Pendidikan bermutu itu mahal". Kalimat
ini yang sering muncul untuk menjustifikasi mahalnya biaya yang harus
dikeluarkan masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan. Mahalnya biaya
pendidikan dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi (PT) membuat
masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah.
Untuk masuk TK dan SDN
saja saat ini dibutuhkan biaya Rp 500.000,- sampai Rp 1.000.000,- Bahkan ada
yang memungut di atas Rp 1 juta. Masuk SLTP/SLTA bisa mencapai Rp 1 juta sampai
Rp 5 juta. Makin mahalnya biaya pendidikan sekarang ini tidak lepas dari
kebijakan pemerintah yang menerapkan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah). MBS di Indonesia
pada realitanya lebih dimaknai sebagai upaya untuk melakukan mobilisasi dana.
Karena itu, Komite Sekolah/Dewan Pendidikan yang merupakan organ MBS selalu
disyaratkan adanya unsur pengusaha. Asumsinya, pengusaha memiliki akses atas
modal yang lebih luas. Hasilnya, setelah Komite Sekolah terbentuk, segala
pungutan uang selalu berkedok, “sesuai keputusan Komite Sekolah”. Namun, pada
tingkat implementasinya, ia tidak transparan, karena yang dipilih menjadi
pengurus dan anggota Komite Sekolah adalah orang-orang dekat dengan Kepala
Sekolah. Akibatnya, Komite Sekolah hanya menjadi legitimator kebijakan Kepala
Sekolah, dan MBS pun hanya menjadi legitimasi dari pelepasan tanggung jawab
negara terhadap permasalahan pendidikan rakyatnya.
Apalagi sekarang muncul Sekolah-Sekolah Berbasis Internasional yang se-akan-akan itu dapat menaikan mutu
pendidikan di negara kita. Sekolah internasional hanya mengedepankan kelas Berbahasa Inggris dan Teknologi Canggih, disamping itu sekolah internasional
juga mematok biaya masuk sekolah yang sangat tinggi yang menyebabakan mereka
yang tidak mampu tidak bisa masuk disekolah tersebut. Sekolah RSBI menjadikan
sekolah di Indonesia menjadi seperti sekolah pada zaman Kolonial Belanda yang
berkelas-kelas dan terkotak-kotak, sehinnga dari hal tersebut munculah plesetan "Sekolah Bertarif Internasional". RSBI yang diterapkan oleh pemerintah juga
dipertanyakan karena apakah standar internasional yang diterapkan oleh
pemerintah yang diterapkan untuk sekolah RSBI juga diterapakan dan diakui di
dunia internasional dan khususnya UNESCO yaitu Badan PBB yang menangani
masalah pendidikan dan ilmu pengetahuan? Pertanyaan tersebut pasti jawabanya
tidak. Mutu pendidikan tidak hanya ditentukan oleh bahasa pengantar dan
teknologi pendukung tapi masih banyak komponen-komponen yang perlu
diperhatikan.
Salah satu komponen
penting dalam dunia pendidikan adalah guru sejauh ini pemerintah sudah berusaha
memajukan mutu guru dengan cara melaksankan program sertifikasi guru, guru yang
sudah sertifikasi akan mendapakan tunjangan lebih. Namun masalah kesejahteraan
guru masih menjadi masalah yang pelik, terutama bagi mareka yang berstatus guru
bantu. Pemerintah harus memberiaksn solusi, semua guru tidak bisa mengharapkan
status PNS (Pegawai Negeri Sipil) karena cukup banayakanya, guru harus mampu menciptakan lapangan
pekerjaanya sendiri diluar pekerjaqan mereka menjadi guru. Selain itu dari
pihak pemerintah harus lebih memperhatikan nasib guru terutama bagi mereka yang
berada di daerah terpencil.
Salah satu yang menjadi
isu penting dalam dunia pendidikan adalah Ujian Nasional, pemerintah menganggap
ujian nasional sebagai solusi untuk menaikan mutu pendidikan nasional, penentuan kelulusan ujian nasional ditentukan oleh pemerintah melalui setandar
kelulusan yang tiap tahun naik, padahal di Indonesia peta kualitas pendidikan
di Indonesia sangat mencolok terutama di sekolahan pedesaan dan sekolah di luar Pulau Jawa. Sekolah yang berada di Jakarta tentunya beda dengan sekolah yang
ada di Papua misalnya. Setiap tahun banyak siswa yang menjadi korban ujian
nasional padahal belum tentu mereka tidak pintar, banyak hal yang menjdi faktor
penentu kelulusan, dari keprihatinan tersebutlah maka munculah komunitas Air Mata Guru di Medan yang secara resmi menggugat pemerintah tentang adanya ujian
nasional ke Mahkamah Konstitusi, dan akhirnya gugatan mereka dikabulkan dan
ujian nasional dibatalkan, namun pemerintah tetap melaksanakan ujian nasional
dengan merubah kebijakan yaitu mengadakan ujian nasional susulan bagi mereka
yang tidak lulus sebelumnya pemerintah tidak mengadakan ujian nasional.
Dunia pendidikan juga
tidak biasa dilepaskan dari masalah moral dan karakter bangsa, suatu indikator
keberhasilan pendidikan biasanya dilihat dari karakter bangsa dan moral , namun
saat ini dunia pendidikan kita sedang mengalami krisis moral, berbagai kejadian
didunia pendidikan yang berkaitan dengan masalah moral terus berdatangan,
diantaranya adalah tawuran anatar pelajar yang sering terjadi, tawuran anatar
pelajar terjadi karena persoalan sepele yang mengakibatkan mereka bermusuhan,
selain itu tawuran disebabkan karena mereka ingin menunjukan jati diri mereka,
para remaja yang masih mencari jati diri sering kali merasa lebih nyaman dengan
teman-temannya dibanding dengan orang tuanya, hal ini menyebabkan mereka
membentuk kelompok geng, bila kelompok geng mereka merasa diganggu maka mereka
akan melakukan tawuran, tawuran juga dilakukan untuk mendapatkan pengakuan dari
kelompok lain. Kekerasan dalam sekolah juga terjadi saat masa orientasi siswa
yang lebih dikenal dengan perploncoan.
Perkembangan pendidikan
di Indonesia terus mengalami perubahan dan perkembangan, perkembangan ini bisa
menjadi indikator kemajuan suatu negara atau kemunduran suatu negara, dalam
perkembangan pendidikan di Indonesia yang terus menghadapi masalah karena
perubahan itu bisa menjadi rujukan perbaikan pendidikan di Indonesia,
pendidikan bukan hanya tanggung jawab negara tapi juga tanggung jawab
seluruh lapisan dan elemen masyarakat terutama pendidikan karakter bangsa yang sangat tergantung dengan kondisi sosial budaya masarakat tersebut, sehingga
masalah pendidikan perlu perhatian dan kerja sama baik pemerintah dan masarakat.
Source : edukasi.kompasiana.com
0 Comments
